Pencarian mengenai urus IMB di kelurahan masih sangat sering dilakukan oleh masyarakat yang ingin membangun rumah, ruko, gudang, maupun bangunan usaha lainnya. Namun, banyak pemilik bangunan belum mengetahui bahwa sistem perizinan bangunan di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.
Jika dahulu masyarakat mengenal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), saat ini perizinan tersebut telah digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan ini tidak hanya menyangkut nama, tetapi juga mekanisme, persyaratan, dan sistem pengajuannya.
Untuk memahami perubahan tersebut secara menyeluruh, Anda dapat mempelajari panduan lengkap perizinan bangunan PBG dan SLF. Artikel ini secara khusus membahas apakah urus IMB di kelurahan masih dapat dilakukan, bagaimana prosedur yang berlaku saat ini, serta langkah praktis yang perlu dipersiapkan pemilik bangunan.
Baca Juga:
Memahami Perubahan dari IMB Menjadi PBG
IMB atau Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang sebelumnya diwajibkan sebelum seseorang mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, maupun merawat bangunan gedung. Namun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, istilah IMB secara resmi digantikan menjadi PBG.
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk melaksanakan pembangunan baru, perubahan, perluasan, pengurangan, maupun perawatan bangunan sesuai standar teknis yang berlaku.
Perubahan ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat layanan perizinan, serta memastikan bangunan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan.
Dalam proses pengajuan PBG, pemohon juga harus memperhatikan berbagai ketentuan teknis seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), serta standar teknis bangunan gedung yang berlaku pada lokasi pembangunan.
Baca Juga:
Apakah Urus IMB di Kelurahan Masih Bisa Dilakukan?
Secara umum, kelurahan tidak lagi menjadi instansi utama yang menerbitkan IMB maupun PBG. Saat ini pengajuan dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Meskipun demikian, kelurahan masih memiliki peran administratif dalam beberapa daerah. Peran tersebut antara lain:
- Verifikasi domisili pemohon apabila diperlukan pemerintah daerah.
- Penerbitan surat keterangan tertentu yang menjadi dokumen pendukung.
- Validasi data kependudukan.
- Koordinasi administratif dengan kecamatan atau pemerintah daerah.
- Memberikan informasi awal terkait tata ruang wilayah setempat.
Artinya, masyarakat tidak lagi mengajukan IMB langsung ke kantor kelurahan seperti praktik pada masa lalu. Kelurahan dapat membantu melengkapi dokumen administratif, tetapi kewenangan penerbitan persetujuan bangunan berada pada pemerintah daerah melalui sistem SIMBG.
Baca Juga:
Dasar Hukum Perizinan Bangunan yang Berlaku Saat Ini
Beberapa regulasi utama yang mengatur perizinan bangunan di Indonesia meliputi:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- Ketentuan tata ruang yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap pembangunan harus memenuhi ketentuan fungsi bangunan, tata ruang, keselamatan konstruksi, serta persyaratan administratif dan teknis lainnya.
Baca Juga:
Dokumen yang Perlu Disiapkan Saat Mengajukan PBG
Meskipun masyarakat masih sering menyebutnya sebagai urus IMB di kelurahan, dokumen yang dibutuhkan saat ini mengacu pada mekanisme PBG.
Secara umum, dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi:
- Identitas pemilik bangunan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak apabila diperlukan.
- Dokumen kepemilikan tanah.
- Data ukuran dan batas lahan.
- Gambar rencana bangunan.
- Dokumen perencanaan teknis.
- Surat pernyataan kepemilikan lahan.
- Dokumen pendukung sesuai ketentuan pemerintah daerah.
Untuk bangunan yang lebih kompleks, dokumen teknis harus disusun oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Baca Juga:
Alur Pengajuan PBG yang Menggantikan IMB
Berikut tahapan umum pengajuan PBG saat ini:
- Membuat akun pada SIMBG.
- Menginput data pemilik bangunan.
- Mengunggah dokumen administrasi.
- Mengunggah dokumen teknis dan gambar bangunan.
- Melakukan verifikasi oleh pemerintah daerah.
- Penilaian kesesuaian standar teknis.
- Penerbitan PBG apabila persyaratan terpenuhi.
Waktu proses dapat berbeda pada setiap daerah karena dipengaruhi kompleksitas bangunan, kelengkapan dokumen, dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah.
Baca Juga:
Peran Tata Ruang dalam Persetujuan Bangunan Gedung
Salah satu alasan pengajuan bangunan ditolak adalah ketidaksesuaian dengan tata ruang wilayah. Sebelum menyusun gambar bangunan, pemilik lahan perlu memastikan bahwa lokasi tersebut memang diperuntukkan bagi fungsi bangunan yang direncanakan.
Beberapa aspek yang biasanya diperiksa meliputi:
- Peruntukan kawasan.
- KDB atau Koefisien Dasar Bangunan.
- Ketinggian bangunan maksimum.
- GSB atau Garis Sempadan Bangunan.
- Ketentuan lingkungan setempat.
- Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTB) apabila tersedia.
Pemeriksaan sejak awal dapat mengurangi risiko revisi dokumen dan mempercepat proses persetujuan.
Baca Juga:
Hubungan PBG dengan Sertifikat Laik Fungsi
Banyak masyarakat mengira proses perizinan selesai setelah memperoleh PBG. Padahal untuk jenis bangunan tertentu, pemilik bangunan juga wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
SLF merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan kelayakan fungsi dan aman digunakan sesuai peruntukannya. Pembahasan lebih mendalam mengenai proses dan persyaratan SLF dapat dipelajari pada artikel Sertifikat Laik Fungsi bangunan.
Dalam praktiknya, dokumen seperti gambar terlaksana atau As-Built Drawing sering menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan kelayakan bangunan.
Baca Juga:
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengurus PBG
Berdasarkan praktik perizinan di berbagai daerah, terdapat beberapa kesalahan yang sering menghambat proses persetujuan bangunan:
- Data kepemilikan tanah tidak sesuai.
- Gambar bangunan tidak lengkap.
- Tidak memperhatikan KDB dan GSB.
- Dokumen teknis disusun tidak sesuai standar.
- Bangunan sudah terlanjur dibangun sebelum memperoleh persetujuan.
- Perubahan desain tidak dilaporkan kepada pemerintah daerah.
Menghindari kesalahan tersebut dapat menghemat waktu, biaya, dan mengurangi risiko penolakan permohonan.
Baca Juga:
Tips Praktis Sebelum Mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung
Agar proses berjalan lebih lancar, beberapa langkah berikut dapat diterapkan:
- Pastikan status kepemilikan tanah telah jelas dan sah.
- Periksa ketentuan tata ruang pada lokasi pembangunan.
- Gunakan perencana yang memahami regulasi bangunan gedung.
- Lengkapi seluruh dokumen sebelum mengunggah ke SIMBG.
- Simpan seluruh dokumen digital dan fisik secara rapi.
- Lakukan konsultasi dengan pemerintah daerah apabila terdapat ketentuan khusus wilayah.
Untuk bangunan eksisting yang memerlukan penyesuaian struktur agar memenuhi standar keselamatan terbaru, konsep retrofitting atau perkuatan bangunan dapat menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan.
Baca Juga:
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah IMB masih berlaku saat ini?
IMB yang telah diterbitkan sebelum perubahan regulasi tetap memiliki kekuatan hukum. Namun untuk pengajuan baru, mekanisme yang digunakan adalah PBG.
Apakah kelurahan dapat menerbitkan PBG?
Tidak. Penerbitan PBG dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sistem SIMBG. Kelurahan hanya dapat membantu proses administrasi tertentu sesuai kebijakan daerah.
Apakah rumah tinggal sederhana wajib memiliki PBG?
Pada prinsipnya pembangunan bangunan gedung harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Detail persyaratan mengikuti regulasi pemerintah daerah masing-masing.
Berapa lama proses pengajuan PBG?
Durasi proses berbeda pada setiap daerah dan dipengaruhi kelengkapan dokumen, jenis bangunan, serta hasil verifikasi teknis.
Apakah PBG diperlukan untuk mengurus SLF?
Ya. Pada banyak jenis bangunan, PBG menjadi salah satu dokumen dasar dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.
Kesimpulan
Istilah urus IMB di kelurahan masih banyak digunakan masyarakat, tetapi secara regulasi sistem perizinan bangunan telah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Saat ini pengajuan dilakukan melalui SIMBG dan diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelum mengajukan PBG, pastikan dokumen administrasi dan teknis telah lengkap, memahami ketentuan tata ruang, serta memperhatikan standar bangunan yang dipersyaratkan. Untuk memahami hubungan antara PBG, SLF, dan seluruh proses perizinan bangunan secara menyeluruh, Anda dapat merujuk kembali ke panduan utama perizinan bangunan dan PBG.
